Membumikan Pancasila dan Toleransi di Sekolah

Oleh Ardian Je

Sejak di penghujung tahun 2016 lalu, bahkan hingga saat ini, isu perbedaan—terutama perbedaan agama dan keyakinan—mencuat begitu kuat di kalangan masyarakat, seolah-olah orang-orang yang berbeda dengan kita adalah musuh yang harus diperangi atau bahkan dimusnahkan.

Dari isu perbedaan itu, ada hal lain yang ikut lahir sebagai efek domino: intoleransi. Disadari atau tidak, sikap intoleransi itu tersemai dan tumbuh subur di masyarakat sekitar kita, hingga ke ranah pendidikan (baca: sekolah). Sebagai majalah berita ternama di Indonesia, Tempo edisi 19-25 Juni 2017 mencoba mengangkat isu konservatisme, yang berkaitan pula dengan intoleransi.

Peneliti dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri (PPIM UIN) Jakarta, Dadi Darmadi, mengatakan pandangan guru membentuk pemikiran murid. Penelitian PPIM UIN tahun lalu menyimpulkan sebanyak 78 persen dari 175 guru agama Islam sekolah negeri di 11 kabupaten dan kota yang mereka wawancarai menyetujui penerapan syariat Islam. “Ada guru agama Islam yang berkali-kali menyarankan muridnya agar nanti duduk di DPR lalu memperjuangkan syariat Islam di sana,” kata Dadi pada Mei lalu (majalah Tempo edisi 19-25 Juni 2017).

Wahid Foundation turut melansir temuan serupa. Hasil penelitian mereka yang dipublikasikan pada Februari lalu menyebutkan bahaya radikalisme yang bertumbuh di sekolah-sekolah. Dari 1.626 murid yang menjadi responden, 41 persen menytujui Indonesia diubah menjadi negara Islam dan menggunakan konsep khilafah. Mereka yang menjadi responden adalah para aktivis kegiatan ekstrakurikuler rohani Islam (rohis). “Ada 60 persen responden menyatakan siap berjihad di masa mendatang,” kata Direktur Wahid Foundation Zannuba Arifah Chafsoh (majalah Tempo edisi 19-25 Juni 2017).

Lebih lanjut, hasil riset tim PPIM UIN Jakarta menyatakan, dari 500 guru agama Islam di lima provinsi pada akhir 2016 lalu, lebih dari 80 persen para guru menolak pemimpin nonmuslim dan pendirian rumah ibadah agama lain di wilayah mereka. Mereka juga menolak guru nonmuslim mengajar di sekolah tersebut, meskipun guru nonmuslim itu lebih pintar (majalah Tempo edisi 19-25 Juni 2017).

Dari riset yang dilakukan oleh dua lembaga tersebut, kita bisa mengetahui bahwa radikalisme, konservatisme dan intoleransi sedang gencar disemaitumbuhkan pihak-pihak tertentu di kalangan sekolah, terutama guru dan siswa.
Kini lembaga pendidikan, terutama guru, dan pihak-pihak yang terkait, sedang menghadapi masalah ini. Bagaimana solusinya? Sikap semacam apa yang mesti dilakukan? Ini adalah tugas kita semua, yang peduli pada pendidikan dan bangsa Indonesia.

Membumikan Pancasila dan Toleransi

Indonesia sudah memiliki dasar negara yang bernama Pancasila, yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa, yang mencakup ketuhanan (beragama), kemanusiaan (bersosial), persatuan (berbangsa), kerakyatan (bernegara) dan keadilan. Mengapa Pancasila dirumuskan dan dipilih menjadi dasar negara? Tidak lain tidak bukan karena bangsa Indonesia sendiri merupakan bangsa yang majemuk, kompleks, beraneka ragam, mulai dari bahasa, budaya hingga agama dan kepercayaan. Pancasila itu satu untuk semua kalangan.

Guru di sekolah harus mengajarkan Pancasila dan toleransi kepada para murid dengan benar. Guruh harus mengajarkan kepada murid-muridnya agar mencintai ilmu pengetahuan dan sesama manusia. Jangan menilai orang lain dari suku, agama, ras dan atau antargolongan (SARA), tapi dari sisi manusia dan kemanusiaannya. Toh kita semua adalah sama: sama-sama manusia. Menurut Cak Nun, budayawan muslim, sebelum kita belajar menjadi seorang muslim, kita harus belajar terlebih dahulu menjadi seorang manusia (tolong koreksi jika saya salah).
Guru tidak dilarang untuk memiliki kepercayan atau keyakinan tertentu, namun jangan sampai itu dijadikan doktrin (dengan T besar) kepada para siswa. Ingat, apa yang bagi kita benar, belum tentu benar adanya, belum tentu benar hakikatnya.

Siswa yang—maaf—kurang atau bahkan tidak kritis lantaran tidak membaca buku, koran atau sumber-sumber bacaan lainnya bisa sangat mungkin menerima perkataan sang guru dengan mentah-mentah. Janganlah terlalu jauh bicara soal siswa, yang kondisi pikiran dan psikologisnya masih sangat labil dan rentan. Banyak orang dewasa pun, termasuk saya, di media sosial, belum bisa bersikap bijaksana dalam menghadapi dan menanggapi suatu persoalan sosial, terlebih persoalan agama yang sangat sensifitf ini.

Saya kira—saya meminta maaf jika ini menyinggung para pembaca—salah satu yang melatarbelakangi pandangan guru dan murid seperti ini (baca: intoleran) ialah karena kurangnya membaca.
Guru harus membumikan toleransi, disamping membumikan Pancasila. Kalau gurunya saja tidak toleran (intoleran), maka tidak heran kalau muridnya seperti gurunya, atau bisa melebihi itu. Bagaimana caranya? Kita kembali kepada Pancasila. Jika dihayati dan dimaknai secara seksama, Pancasila itu memeluk—bukan merangkul—semua kalangan dan golongan. Pancasila adalah jalan tengah antara sistem negara dan agama.

Pelajaran Pancasila dan toleransi ini tidak hanya menjadi tugas khusus bagi guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau agama saja, melainkan semua guru. Dan tentu saja harus ada kesadaran dan dukungan dari kepala sekolah atau ketua yayasan (jika sekolah itu berdiri di bawah naungan yayasan, tentunya).
Pancasila dan toleransi, dalam pandangan saya yang masih belum tahu banyak ini, merupakan pendidikan karakter bagi siswa. Siswa yang berkarakter adalah siswa yang mampu bersikap baik, penuh cinta dan kasih sayang terhadap siswa yang lainnya, juga terhadap guru dan orangtua. Kalau seorang siswa, katakanlah, aktif dan pintar di kelas, taat beribadah, patuh kepada orangtua dan guru, disenangi teman-temannya, namun tidak mengindahkan temannya yang berlainan kepercayaan (beda agama), apa jadinya? Apakah seperti itu yang dinamakan dengan pedidikan karakter?

Suatu hari, saat saya mengajar di kelas—saya mengajar Bahasa Inggris di kelas IX. Saya sengaja membuka sesi pertanyaan bebas, tidak harus terkait pelajaran bahasa Inggris, agar para siswa berani bertanya dan tumbuh rasa dan daya kritisnya. Seorang siswa bertanya, “Pak, bagaimana kalau orang seperti Ahok dimusnahkan dari muka bumi ini?” Setelah saya tanya alasannya, ia menjawab, “Dia, kan, bukan muslim.”
Astaghfirullahaladzim. Saya langsung mengelus dada. Saya sangat kaget mendapati pertanyan—atau pernyataan?—seperti itu, dari murid saya sendiri. Apa yang ada di benak kita jika generasi muda Islam memiliki pemikiran seperti ini semua? Kita tahu jawabanya. Barangkali.

Saya katakana kepada murid saya itu: Bagaimana jika sebuah komunitas muslim yang dalam kuantitasnya sedikit berada atau tinggal di suatu daerah atau komunitas yang mayoritas nonmuslim? Lalu komunitas yang mayoritas itu berpikiran sama dengan apa yang dipikirkan murid saya (ingin memusnahkan). Apakah itu manusiawi?
Tapi murid saya itu tetap keukueh dengan pendiriaannya—atau doktrin dari luar? Saya katakana lagi padanya, kita harus menjunjung tinggi kemanusiaan, salah dua—bukan salah satu—caranya ialah dengan memaknai Pancasila dan toleransi. Jika hal yang kedua itu sudah benar-benar ada dalam diri, maka kebersamaan dan kedamaian akan tercipta. Bagi para guru di  lembaga pendidikan (sekolah) ataupun guru di lembaga kehidupan, ajarkanlah para siswa tentang toleransi dan kedamaian yang berpijak pada cinta dan kasih sayang. Demikian. Salam.

Ardian Je, pendidik di MTs-MA Al-Khairiyah Karangtengah Cilegon. Buku puisinya berjudul Bojonegara (2017).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.